• Siaran Pers *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target* Jakarta - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang rata bagi Indonesia. “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,” tutur Sofyan. [...]
    Siaran Pers *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target* Jakarta - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang rata bagi Indonesia. “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,” tutur Sofyan. [...]
  • Tabligh Akbar Polres Kudus, Bupati Minta wujudkan Pilkada Damai KUDUS- Tabligh akbar dalam rangka mewujudkan Pilkada tahun 2018 yang damai dan kondusif digelar semalam (18/4). Acara yang diadakan Polres Kudus di Alun-Alun Kudus ini turut mengundang Bupati Kudus, Kapolda Jateng dan kelima paslon cabup dan cawabup Kabupaten Kudus. Dalam sambutannya, Bupati Kudus H. Musthofa meminta semua pihak mewujudkan cita-cita Pilkada yang damai dan kondusif. “Semoga Kudus menjadi contoh yang baik untuk daerah lain, bahwa cita-cita pilkada yang nyaman ini terwujud sampai nanti selesai Pilkada,” ujarnya. H. Musthofa menekankan seluruh warga baik pemerintah, kepolisian dan warga punya tanggung jawab yang sama menjaga Kudus. Pun segenap alim ulama yang juga diminta menjadi penyejuk warga. Karena diakui H. Musthofa, saat ini banyak kejadian yang belum tentu benar terjadi. Sehingga setiap peristiwa harus direnungkan dahulu, dengan selalu mengutamakan keterbukaan dan menjalin silaturrahim. Dirinya menyambut baik acara tabligh akbar ini. Selain menciptakan suasana kondusif juga membawa pesan damai bagi masyarakan calon pemilih. “Apapun pilihannya, kalian tetap warga Kudus, yang mencintai Kudus. Pun semua yang mencalonkan ini pasti memiliki cita-cita baik untuk mensejahterakan warga Kudus,” ujarnya. Dalam kesempatan ini ia juga berterima kasih kepada Polri yang selalu mendukung pemerintah. Untuk kelima paslon, Bupati mendoakan agar semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan baik saat menang ataupun kalah. “Percaya dan yakin bahwa cita-citamu yang baik dan iklas akan dikabulkan Allah SWT,” ujarnya. Ia juga menghimbau untuk paslon, timses dan partisipan agar menjaga suasana kampanye terbuka yang sudah berlangsung tetap kondusif. “Buktikan bahwa Anda Warga Kudus yang penuh kesantunan dan ketaatan,” ucapnya. [...]
    Tabligh Akbar Polres Kudus, Bupati Minta wujudkan Pilkada Damai KUDUS- Tabligh akbar dalam rangka mewujudkan Pilkada tahun 2018 yang damai dan kondusif digelar semalam (18/4). Acara yang diadakan Polres Kudus di Alun-Alun Kudus ini turut mengundang Bupati Kudus, Kapolda Jateng dan kelima paslon cabup dan cawabup Kabupaten Kudus. Dalam sambutannya, Bupati Kudus H. Musthofa meminta semua pihak mewujudkan cita-cita Pilkada yang damai dan kondusif. “Semoga Kudus menjadi contoh yang baik untuk daerah lain, bahwa cita-cita pilkada yang nyaman ini terwujud sampai nanti selesai Pilkada,” ujarnya. H. Musthofa menekankan seluruh warga baik pemerintah, kepolisian dan warga punya tanggung jawab yang sama menjaga Kudus. Pun segenap alim ulama yang juga diminta menjadi penyejuk warga. Karena diakui H. Musthofa, saat ini banyak kejadian yang belum tentu benar terjadi. Sehingga setiap peristiwa harus direnungkan dahulu, dengan selalu mengutamakan keterbukaan dan menjalin silaturrahim. Dirinya menyambut baik acara tabligh akbar ini. Selain menciptakan suasana kondusif juga membawa pesan damai bagi masyarakan calon pemilih. “Apapun pilihannya, kalian tetap warga Kudus, yang mencintai Kudus. Pun semua yang mencalonkan ini pasti memiliki cita-cita baik untuk mensejahterakan warga Kudus,” ujarnya. Dalam kesempatan ini ia juga berterima kasih kepada Polri yang selalu mendukung pemerintah. Untuk kelima paslon, Bupati mendoakan agar semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan baik saat menang ataupun kalah. “Percaya dan yakin bahwa cita-citamu yang baik dan iklas akan dikabulkan Allah SWT,” ujarnya. Ia juga menghimbau untuk paslon, timses dan partisipan agar menjaga suasana kampanye terbuka yang sudah berlangsung tetap kondusif. “Buktikan bahwa Anda Warga Kudus yang penuh kesantunan dan ketaatan,” ucapnya. [...]
  • Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 Jakarta (18/04) Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Revisi khususnya berkaitan dengan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah ditambah 3 (tiga) hari. Penambahan dilakukan pada sebelum lebaran (tanggal 11 Juni, dan 12 Juni) dan setelah lebaran (20 Juni). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. “Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran, sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota, tegas Menko PMK Puan Maharani. Penandatanganan revisi dilakukan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Semoga apa yang pemerintah siapkan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap penambahan cuti bersama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, ujar Menko PMK. Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya 4 (empat) hari berubah menjadi 7 (tujuh) hari. Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal
    Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 Jakarta (18/04) Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Revisi khususnya berkaitan dengan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah ditambah 3 (tiga) hari. Penambahan dilakukan pada sebelum lebaran (tanggal 11 Juni, dan 12 Juni) dan setelah lebaran (20 Juni). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. “Salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran, sehingga cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota, tegas Menko PMK Puan Maharani. Penandatanganan revisi dilakukan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Semoga apa yang pemerintah siapkan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap penambahan cuti bersama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, ujar Menko PMK. Melalui revisi ini, cuti bersama Idul Fitri yang sebelumnya 4 (empat) hari berubah menjadi 7 (tujuh) hari. Secara keseluruhan, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 24 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal
  • Kudus Raih Penghargaan Public Relations Indonesia Award 2018 KUDUS – Kabupaten Kudus meraih penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2018 untuk kategori kabupaten terpopuler di media sepanjang tahun 2017. CEO PR Indonesia Asmono Wikan menyerahkan langsung piagam penghargaan yang diterima oleh Bupati Kudus, H. Musthofa pada Rabu (18/4) di Command Center Dinas Kominfo Kudus. Bupati mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Ia bangga karena penghargaan sebagai kabupaten terpopuler di media ini melalui penilaian secara independen, dan bukan karena adanya transaksi bisnis. Rasa terima kasih kepada segenap jajaran pegawai yang sudah bekerja selama ini juga disampaikan H. Musthofa. “ Sangatlah mustahil ketika kami bisa menang kalau tidak ada kebersamaan satu dengan yang lain,” ujarnya. Dirinya berharap semoga pernghargaan ini tak sekedar seremonial belaka. “Alhamdulillah, kerja keras bersama berbuah penghargaan,” ucapnya. Ia menyatakan apa yang dilakukan bukan sekedar pencitraan. Tapi program yang terimplementasikan dan bisa dirasakan masyarakat secara luas. CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, memberikan selamat karena Kudus menjadi salah satu dari 15 kabupaten kota dengan eksposur media tertinggi sepanjang 2017. Apalagi, Kudus menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang meraih penghargaan ini tahun 2018. Ia menyatakan sekali lagi bahwa penilaian penghargaan ini sangat independen. Jadi, jangan heran kalo Pak Musthofa, dan bapak ibu yang lain bisa muncul di media seperti tempo, atau kompas hari ini,” selorohnya Frekuensi kemunculan Kudus di 174 media baik lokal maupun nasional, dimonitor oleh PR Indonesia. Bahkan, sepuluh diantaranya adalah media mainstream koran di Jakarta. “Ini berarti pasti ada suatu kerja, dan usaha yang luar biasa dari pimpinan daerah serta jajaran yang menangani kehumasan,” ujarnya. Tentu ini adalah kolaborasi yang sangat bagus karena Diskominfo tidak bisa bekerja sendiri, melainkan mendapat support dari OPD yang lain terkait konten. [...]
    Kudus Raih Penghargaan Public Relations Indonesia Award 2018 KUDUS – Kabupaten Kudus meraih penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2018 untuk kategori kabupaten terpopuler di media sepanjang tahun 2017. CEO PR Indonesia Asmono Wikan menyerahkan langsung piagam penghargaan yang diterima oleh Bupati Kudus, H. Musthofa pada Rabu (18/4) di Command Center Dinas Kominfo Kudus. Bupati mengucapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Ia bangga karena penghargaan sebagai kabupaten terpopuler di media ini melalui penilaian secara independen, dan bukan karena adanya transaksi bisnis. Rasa terima kasih kepada segenap jajaran pegawai yang sudah bekerja selama ini juga disampaikan H. Musthofa. “ Sangatlah mustahil ketika kami bisa menang kalau tidak ada kebersamaan satu dengan yang lain,” ujarnya. Dirinya berharap semoga pernghargaan ini tak sekedar seremonial belaka. “Alhamdulillah, kerja keras bersama berbuah penghargaan,” ucapnya. Ia menyatakan apa yang dilakukan bukan sekedar pencitraan. Tapi program yang terimplementasikan dan bisa dirasakan masyarakat secara luas. CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, memberikan selamat karena Kudus menjadi salah satu dari 15 kabupaten kota dengan eksposur media tertinggi sepanjang 2017. Apalagi, Kudus menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang meraih penghargaan ini tahun 2018. Ia menyatakan sekali lagi bahwa penilaian penghargaan ini sangat independen. Jadi, jangan heran kalo Pak Musthofa, dan bapak ibu yang lain bisa muncul di media seperti tempo, atau kompas hari ini,” selorohnya Frekuensi kemunculan Kudus di 174 media baik lokal maupun nasional, dimonitor oleh PR Indonesia. Bahkan, sepuluh diantaranya adalah media mainstream koran di Jakarta. “Ini berarti pasti ada suatu kerja, dan usaha yang luar biasa dari pimpinan daerah serta jajaran yang menangani kehumasan,” ujarnya. Tentu ini adalah kolaborasi yang sangat bagus karena Diskominfo tidak bisa bekerja sendiri, melainkan mendapat support dari OPD yang lain terkait konten. [...]
  • Pemkab Kudus Gandeng Polri Kerjasama Assessment ASN SEMARANG - Pemerintah daerah dengan kepolisian adalah pelayanan masyarakat. Untuk itu butuh sumber daya manusia (SDM) dari lembaga penyelenggara penerintahan tersebut. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Demikian tujuan diadakannya penandatanganan MoU kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Polri. MoU ini berisi tentang penilaian kompetensi (Assessment) ASN Pemkab Kudus yang berlangsung di Semarang, Selasa (17/4). Hadir dari SSDM Polri adalah Karo Binkar Brigjenpol. Dr. Eko Indra Heri S, MM dengan disaksikan pejabat Pemkab Kudus dan pejabat Polda Jateng serta calon assesor dari Polri. Brigjenpol Eko mengaku bangga dengan kerja sama ini. Ini merupakan sebuah kepercayaan dan sekaligus tantangan baginya dari Pemkab Kudus. Pihaknya akan melaksanakan sebaik-baiknya. Sungguh ini sebuah kebanggaan bagi kami. Mari kita kerjakan dengan baik, kata Eko. Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa sudah ada beberapa pemda yang melakukan kerja sama ini. Karena organisasi apapun tentu ingin mencari SDM yang terbaik. Baik dalam pelayanan maupun lembaga bisnis. The man behind the gun ini adalah penting. Karena itu berimbas pada laju organisasi, katanya. Sedangkan Bupati Kudus H. Musthofa mengatakan bahwa dipilihnya Polri untuk assessment ini karena sudah teruji dan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Yakni sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Bupati ingin kerjasama ini ada tindak lanjut nyata. MoU ini saya harapkan bukan sekadar seremonial. Tetapi ada tindak lanjut dengan PKS, harap Musthofa. Lebih lanjut bupati dua periode ini menegaskan bahwa assessment ini dilakukan bukan hanya untuk pejabat struktural saja. Melainkan seluruh pegawai yang ada di Pemkab Kudus. Yakni dengan memotret satu per satu pegawai yang ada. Menyinggung mengenai penilaian kinerja pegawai, Musthofa mengatakan bahwa di Kudus sudah menggunakan aplikasi. Tak salah rasanya jika kini pegawai Pemkab Kudus diberi kompensasi dengan TPP yang sangat tinggi. Saya berharap dengan TPP tertinggi ini diimbangi dengan kualitas kerja yang baik, harapnya. [...]
    Pemkab Kudus Gandeng Polri Kerjasama Assessment ASN SEMARANG - Pemerintah daerah dengan kepolisian adalah pelayanan masyarakat. Untuk itu butuh sumber daya manusia (SDM) dari lembaga penyelenggara penerintahan tersebut. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Demikian tujuan diadakannya penandatanganan MoU kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Polri. MoU ini berisi tentang penilaian kompetensi (Assessment) ASN Pemkab Kudus yang berlangsung di Semarang, Selasa (17/4). Hadir dari SSDM Polri adalah Karo Binkar Brigjenpol. Dr. Eko Indra Heri S, MM dengan disaksikan pejabat Pemkab Kudus dan pejabat Polda Jateng serta calon assesor dari Polri. Brigjenpol Eko mengaku bangga dengan kerja sama ini. Ini merupakan sebuah kepercayaan dan sekaligus tantangan baginya dari Pemkab Kudus. Pihaknya akan melaksanakan sebaik-baiknya. Sungguh ini sebuah kebanggaan bagi kami. Mari kita kerjakan dengan baik, kata Eko. Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa sudah ada beberapa pemda yang melakukan kerja sama ini. Karena organisasi apapun tentu ingin mencari SDM yang terbaik. Baik dalam pelayanan maupun lembaga bisnis. The man behind the gun ini adalah penting. Karena itu berimbas pada laju organisasi, katanya. Sedangkan Bupati Kudus H. Musthofa mengatakan bahwa dipilihnya Polri untuk assessment ini karena sudah teruji dan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Yakni sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Bupati ingin kerjasama ini ada tindak lanjut nyata. MoU ini saya harapkan bukan sekadar seremonial. Tetapi ada tindak lanjut dengan PKS, harap Musthofa. Lebih lanjut bupati dua periode ini menegaskan bahwa assessment ini dilakukan bukan hanya untuk pejabat struktural saja. Melainkan seluruh pegawai yang ada di Pemkab Kudus. Yakni dengan memotret satu per satu pegawai yang ada. Menyinggung mengenai penilaian kinerja pegawai, Musthofa mengatakan bahwa di Kudus sudah menggunakan aplikasi. Tak salah rasanya jika kini pegawai Pemkab Kudus diberi kompensasi dengan TPP yang sangat tinggi. Saya berharap dengan TPP tertinggi ini diimbangi dengan kualitas kerja yang baik, harapnya. [...]
  • Siaga bencana,warga Karangrowo lakukan simulasi Penanganan Bencana Banjir KUDUS- Warga berlarian menuju Masjid Karangrowo, bendera merah dikibarkan dan sirine berbunyi. Begitulah suasana Geladi Lapang (FTX-Field Training Exercise) penanganan bencana banjir di Dusun Krajan, Desa Karangrowo, Undaan yang memang rawan banjir. Acara ini diadakan oleh LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) bekerjasama dengan dengan Australian Government dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kudus pada Kamis (12/4) siang. LPBI NU mengajak warga yang hadir ikut andil dalam skenario jika terjadi bencana banjir. Direktur Tanggap Darurat PP LPBI NU M. Wahib Emha menyatakan kerjasama dengan Australian Government melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang sudah berlangsung selama 12 tahun ini utamanya untuk mengedukasi warga. “Supaya warga untuk terbiasa memiliki mekanisme penanganan dan peringatan dini dengan tanda-tanda yang sudah disepakati di Karangrowo ini,” ujarnya. Acara ini juga dalam rangka penguatan pemerintah daerah dan kapasitas msyarakat lokal dalam kesiapan menghadapi bencana yang efektif dan efisien. Hal ini disambut baik oleh pemerintah kecamatan Undaan maupun pemerintah desa Karangrowo, karena selama ini Kecamatan Undaan dikategorikan daerah yang rawan banjir. “Biar resiko bencana yang terjadi dapat dikurangi,” ujar Camat Undaan, Drs. Rinardi Budiyanto. Sementara Kepala Desa Karangrowo, Heri Darwanto berharap semoga simulasi ini tidak berlanjut ke kejadian nyata. “Semoga Karangrowo aman dari bencana banjir,” ujarnya yang diamini seluruh warga. Namun, kedua pemimpin tersebut meminta seluruh warga mengikuti simulasi ini dengan baik sehingga bermanfaat di kemudian hari. Jamian, Kasi Kedaruratan dan Logististik BPBP Kudus mewakili Kalakhar membuka acara geladi lapangan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan geladi lapang ini untuk memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi bantuan tanggap darurat yang efektif antara tiga pilar. Yakni antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,” ujarnya. [...]
    Siaga bencana,warga Karangrowo lakukan simulasi Penanganan Bencana Banjir KUDUS- Warga berlarian menuju Masjid Karangrowo, bendera merah dikibarkan dan sirine berbunyi. Begitulah suasana Geladi Lapang (FTX-Field Training Exercise) penanganan bencana banjir di Dusun Krajan, Desa Karangrowo, Undaan yang memang rawan banjir. Acara ini diadakan oleh LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) bekerjasama dengan dengan Australian Government dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kudus pada Kamis (12/4) siang. LPBI NU mengajak warga yang hadir ikut andil dalam skenario jika terjadi bencana banjir. Direktur Tanggap Darurat PP LPBI NU M. Wahib Emha menyatakan kerjasama dengan Australian Government melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang sudah berlangsung selama 12 tahun ini utamanya untuk mengedukasi warga. “Supaya warga untuk terbiasa memiliki mekanisme penanganan dan peringatan dini dengan tanda-tanda yang sudah disepakati di Karangrowo ini,” ujarnya. Acara ini juga dalam rangka penguatan pemerintah daerah dan kapasitas msyarakat lokal dalam kesiapan menghadapi bencana yang efektif dan efisien. Hal ini disambut baik oleh pemerintah kecamatan Undaan maupun pemerintah desa Karangrowo, karena selama ini Kecamatan Undaan dikategorikan daerah yang rawan banjir. “Biar resiko bencana yang terjadi dapat dikurangi,” ujar Camat Undaan, Drs. Rinardi Budiyanto. Sementara Kepala Desa Karangrowo, Heri Darwanto berharap semoga simulasi ini tidak berlanjut ke kejadian nyata. “Semoga Karangrowo aman dari bencana banjir,” ujarnya yang diamini seluruh warga. Namun, kedua pemimpin tersebut meminta seluruh warga mengikuti simulasi ini dengan baik sehingga bermanfaat di kemudian hari. Jamian, Kasi Kedaruratan dan Logististik BPBP Kudus mewakili Kalakhar membuka acara geladi lapangan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyatakan geladi lapang ini untuk memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi bantuan tanggap darurat yang efektif antara tiga pilar. Yakni antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat,” ujarnya. [...]
  • Bagikan Rastra, Bupati Minta Ada Anggaran Untuk Kegiatan Religius Seperti Desa Glantengan KUDUS – Tak sekedar tilik desa, Bupati Kudus, H. Musthofa sekaligus mengaji bersama warga Desa Glantengan. H. Musthofa mengapresiasi visi misi Desa Glantengan yang salah satunya menjadi desa religius.Dirinya sekaligus meminta para kepala desa untuk menganggarkan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Acara yang diselenggarakan pada Rabu (11/4) malam ini juga digunakan Bupati untuk membagikan Rastra. Kudus terkenal dengan kota santri, dua wali, maupun kota religi Itulah sebabnya, Bupati menilai penting bagi desa desa untuk menganggarkan dana untuk pengajian juga. Bagi desa yang belum melakukan penganggaran, disarankan untuk segera mengevaluasi hal tersebut. “Jangan hanya ngomong saja, tapi ngaji nggak pernah,” selorohnya. Tak hanya itu, Bupati juga menyatakan sudah menginstruksikan kepada Sekda agar mengalokasikan 25 juta ke setiap kecamatan untuk membiayai rebana. Jumlah anggaran total untuk kecamatan kota sebesar 62 milyar rupiah. Anggaran sebesar ini diharapkan dimanfaatkan dengan baik dan diawasi penggunaannya oleh kepala desa. Karena kepala desa juga dipilih oleh rakyat, maka tanggung jawab harus langsung ke rakyat. “Kita harus bekerja dengan baik, tolong jangan ada Warga Kudus yang kecewa,” ujarnya. Dalam kesempatan tilik desa tersebut, Bupati Kudus juga membagikan KPM Rastra, KKS, bedah rumah, dan santunan kematian kepada warga desa kecamatan Kota. Rinciannya meliputi KPM Rastra 1802 orang, KKS 281 orang, bedah rumah 5 orang, santunan kematian ada 73 orang. H. Musthofa berpesan kepada para warga penerima KKS agar menjaga PINnya dan menyimpan sendiri ATMnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menyampaikan bahwa sekarang Rastra tidak dipungut biaya. Sehingga dilarang untuk percaya pihak tertentu yang meminta biaya mengenai Rastra tersebut. “Tidak perlu khawatir, yang penting Anda bekerja yang baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya kepada para penerima KPM Rastra. [...]
    Bagikan Rastra, Bupati Minta Ada Anggaran Untuk Kegiatan Religius Seperti Desa Glantengan KUDUS – Tak sekedar tilik desa, Bupati Kudus, H. Musthofa sekaligus mengaji bersama warga Desa Glantengan. H. Musthofa mengapresiasi visi misi Desa Glantengan yang salah satunya menjadi desa religius.Dirinya sekaligus meminta para kepala desa untuk menganggarkan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Acara yang diselenggarakan pada Rabu (11/4) malam ini juga digunakan Bupati untuk membagikan Rastra. Kudus terkenal dengan kota santri, dua wali, maupun kota religi Itulah sebabnya, Bupati menilai penting bagi desa desa untuk menganggarkan dana untuk pengajian juga. Bagi desa yang belum melakukan penganggaran, disarankan untuk segera mengevaluasi hal tersebut. “Jangan hanya ngomong saja, tapi ngaji nggak pernah,” selorohnya. Tak hanya itu, Bupati juga menyatakan sudah menginstruksikan kepada Sekda agar mengalokasikan 25 juta ke setiap kecamatan untuk membiayai rebana. Jumlah anggaran total untuk kecamatan kota sebesar 62 milyar rupiah. Anggaran sebesar ini diharapkan dimanfaatkan dengan baik dan diawasi penggunaannya oleh kepala desa. Karena kepala desa juga dipilih oleh rakyat, maka tanggung jawab harus langsung ke rakyat. “Kita harus bekerja dengan baik, tolong jangan ada Warga Kudus yang kecewa,” ujarnya. Dalam kesempatan tilik desa tersebut, Bupati Kudus juga membagikan KPM Rastra, KKS, bedah rumah, dan santunan kematian kepada warga desa kecamatan Kota. Rinciannya meliputi KPM Rastra 1802 orang, KKS 281 orang, bedah rumah 5 orang, santunan kematian ada 73 orang. H. Musthofa berpesan kepada para warga penerima KKS agar menjaga PINnya dan menyimpan sendiri ATMnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menyampaikan bahwa sekarang Rastra tidak dipungut biaya. Sehingga dilarang untuk percaya pihak tertentu yang meminta biaya mengenai Rastra tersebut. “Tidak perlu khawatir, yang penting Anda bekerja yang baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya kepada para penerima KPM Rastra. [...]
  • Kudus tergabung Dalam Gerakan 100 Smart City 2018 KUDUS- Bersama dengan 49 kabupaten/kota lainnya, Kudus lolos assessment Gerakan 100 Smart City 2018 Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenkominfo melalui surat dengan nomor B-217KOMINFO/DJAI/AI.01.05/04/2018 pada (9/4) lalu. Ini merupakan tahap kedua dari 100 Smart City setelah sebelumnya tahun 2017 tahap pertama terpilih 25 Kabupaten/Kota. Nantinya ke 50 kabupaten/kota tersebut akan dibantu untuk membuat masterplan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah juga akan membantu merencanakan minimal satu program yang segera dirasakan masyarakat (quick win) yang bisa diinterpretasikan dalam tahun yang berjalan. Quick win ini nantinya diharapkan bisa memberi gambaran kepada masyarakat mengenai efektivitas program smart city, sehingga masyarakat terdorong membantu pemerintah daerah mewujudkan smart masterplan yang telah disusun. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kudus, Drs. Kholid, MM mengaku siap untuk menjalankan program 100 Smart City demi terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif untuk masyarakat. Smart City ini juga bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kudus melalui penggunaan teknologi informasi. “Selama ini, Kudus juga sudah merintis smart city, sehingga ini merupakan kesempatan bagi Kudus untuk lebih mengembangkan pelayanan publik secara online,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan questioner untuk diisi pemerintah daerah yang nantinya menjadi acuan penilaian 100 Smart City. Penilaian meliputi analisis kesiapan daerah, analisis GAP, analisis visi pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD). Termasuk mencantumkan beberapa peraturan daerah yang sudah sejalan dengan Gerakan 100 Smart City. Program smart city memberikan kesempatan daerah untuk melakukan inovasi – inovasi yang memanfaatkan teknologi dalam upayanya meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini merupakan program bersama antara kementerian komunikasi dan informatika, Kemen PUPR, Kemendagri, Bappenas, dan kantor staf kepresidenan.
    Kudus tergabung Dalam Gerakan 100 Smart City 2018 KUDUS- Bersama dengan 49 kabupaten/kota lainnya, Kudus lolos assessment Gerakan 100 Smart City 2018 Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenkominfo melalui surat dengan nomor B-217KOMINFO/DJAI/AI.01.05/04/2018 pada (9/4) lalu. Ini merupakan tahap kedua dari 100 Smart City setelah sebelumnya tahun 2017 tahap pertama terpilih 25 Kabupaten/Kota. Nantinya ke 50 kabupaten/kota tersebut akan dibantu untuk membuat masterplan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah juga akan membantu merencanakan minimal satu program yang segera dirasakan masyarakat (quick win) yang bisa diinterpretasikan dalam tahun yang berjalan. Quick win ini nantinya diharapkan bisa memberi gambaran kepada masyarakat mengenai efektivitas program smart city, sehingga masyarakat terdorong membantu pemerintah daerah mewujudkan smart masterplan yang telah disusun. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kudus, Drs. Kholid, MM mengaku siap untuk menjalankan program 100 Smart City demi terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif untuk masyarakat. Smart City ini juga bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kudus melalui penggunaan teknologi informasi. “Selama ini, Kudus juga sudah merintis smart city, sehingga ini merupakan kesempatan bagi Kudus untuk lebih mengembangkan pelayanan publik secara online,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan questioner untuk diisi pemerintah daerah yang nantinya menjadi acuan penilaian 100 Smart City. Penilaian meliputi analisis kesiapan daerah, analisis GAP, analisis visi pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD). Termasuk mencantumkan beberapa peraturan daerah yang sudah sejalan dengan Gerakan 100 Smart City. Program smart city memberikan kesempatan daerah untuk melakukan inovasi – inovasi yang memanfaatkan teknologi dalam upayanya meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini merupakan program bersama antara kementerian komunikasi dan informatika, Kemen PUPR, Kemendagri, Bappenas, dan kantor staf kepresidenan.
  • Menunggu Lahirnya Political Entrepreneur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 telah menarik perhatian berbagai kalangan. Ada yang menaruh harapan bahwa melalui pilkada serentak akan muncul tokoh-tokoh daerah yang mampu membawa perubahan, tetapi tidak sedikit yang menyambut skeptis. Januari lalu telah dilakukan pendaftaran calon. Masa kampanye sendiri dimulai pada 15 Februari 2018, dilanjut dengan masa tenang, dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan, rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018. Pada semester pertama 2018, atmosfer politik dan ekonomi akan dipengaruhi oleh gemuruh kampanye 171 pilkada, di 17 Provinsi, 135 Kabupaten, dan 39 kota. Belakangan ini, uang mahar dalam pilkada menjadi pembicaraan yang ramai. Pilkada adalah ajang kontestasi calon pemimpin daerah yang idealnya berangkat dari sportivitas seperti yang terjadi dalam olahraga. Sehingga keterpilihan calon adalah perwujudan harapan dari para pemilih bahwa calon yang mereka pilih benar-benar akan memenuhi janjinya. Dalam situasi seperti itulah, masyarakat berharap para Political Entrepreneur dapat memenangkan kontestasi dalam Pilkada tersebut. Simak Dialog Panggung Civil Society live di Radio Idola 92.6 FM Hari : Jumat Tanggal : 13 April 2018 Jam : 09.00 - 11.00 WIB Dengan narasumber : Bupati Kudus @musthofawardoyo , Prof Andreas Lako, Budi Setiyono, Ph.D, Siswady Djamaludin Dengan Host @nadiaardiwinata
    Menunggu Lahirnya Political Entrepreneur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 telah menarik perhatian berbagai kalangan. Ada yang menaruh harapan bahwa melalui pilkada serentak akan muncul tokoh-tokoh daerah yang mampu membawa perubahan, tetapi tidak sedikit yang menyambut skeptis. Januari lalu telah dilakukan pendaftaran calon. Masa kampanye sendiri dimulai pada 15 Februari 2018, dilanjut dengan masa tenang, dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018. Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan, rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018. Pada semester pertama 2018, atmosfer politik dan ekonomi akan dipengaruhi oleh gemuruh kampanye 171 pilkada, di 17 Provinsi, 135 Kabupaten, dan 39 kota. Belakangan ini, uang mahar dalam pilkada menjadi pembicaraan yang ramai. Pilkada adalah ajang kontestasi calon pemimpin daerah yang idealnya berangkat dari sportivitas seperti yang terjadi dalam olahraga. Sehingga keterpilihan calon adalah perwujudan harapan dari para pemilih bahwa calon yang mereka pilih benar-benar akan memenuhi janjinya. Dalam situasi seperti itulah, masyarakat berharap para Political Entrepreneur dapat memenangkan kontestasi dalam Pilkada tersebut. Simak Dialog Panggung Civil Society live di Radio Idola 92.6 FM Hari : Jumat Tanggal : 13 April 2018 Jam : 09.00 - 11.00 WIB Dengan narasumber : Bupati Kudus @musthofawardoyo , Prof Andreas Lako, Budi Setiyono, Ph.D, Siswady Djamaludin Dengan Host @nadiaardiwinata